HOW TO DRAFT A CONTRACT - KASUS JUAL BELI TANAH & BANGUNAN

Do You Want to Buy?

Nah, jatah artikel ini saya gunakan untuk membagikan kontrak atas kasus kedua kita, yaitu jual beli tanah dan bangunan. Hal ini melengkapi artikel kita sebelumnya,  How to Draft a Contract - Kasus Jual Beli Mokas. Jika artikel tersebut menetiktekankan pada jual beli obyek benda bergerak, maka artikel ini mencoba menerapkan prinsip perjanjian pada benda tidak bergerak. Berikut saya tuliskan ilustrasi kasusnya:

"Dani (25) dan Dina (24) baru menikah tanggal 14 Februari 2015. Keduanya pindah dari kota asalnya ke Kota Batu. Doni bekerja sebagai karyawan sebuah bank. Keduanya berniat menyewa sebuah rumah di Jalan Mawar Nomor 32 RT. 002/RW. 001, Kelurahan Melati, Kecamatan Anggrek, Kota Batu. Rumah tersebut milik H. Dana (64) dan istrinya, Hj. Dini (63) yang keduanya beralamat di Jalan Mawar Nomor 31 RT. 002/RW. 001, Kelurahan Melati, Kecamatan Anggrek, Kota Batu. Setelah bernegosiasi cukup lama, Dani sebagai penjual dan H. Dana sepakat atas jual beli rumah berikut tanah dimaksud senilai Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan secara transfer rekening ke Bank Syariah Batu Nomor Rekening 001-002-003 atas nama H. Dana. Pembayaran dilakukan setelah tanda tangan kontrak yang menunjukkan jual beli rumah. Tanda tangan sendiri disepakati tanggal 22 Maret 2015. Penyerahan dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan segala bentuk perbuatan hukum yang diperlukan dilakukan secepatnya dan kedua belah pihak sepakat untuk saling membantu jika dibutuhkan dalam proses balik nama dan pengurusan dokumen terkait."

Silahkan unduh contoh perjanjian terkait ilustrasi di atas versi Hukum Hakam Hakim tepat di bagian akhir artikel ini.

Ada beberapa hal yang harus dijelaskan terkait format dan substansi perjanjian versi Hukum Hakam Hakim ini. Berikut penjelasannya:

1. Nomenklatur. Sengaja Hukum Hakam Hakim memilih Perjanjian Pengikatan Jual Beli disebabkan peraturan perundang-undangan secara tegas menuntut segala bentuk peralihan hak atas tanah dilakukan secara otentik di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian, perjanjian jual beli "tidak dapat" dilakukan secara di bawah tangan karena bertentangan dengan undang-undang. Untuk itu, dilakukanlah perjanjian PENGIKATAN jual beli sebagai dokumen legal (nonotentik dalam hal ini) untuk menjamin hak para pihak terpenuhi mengingat sudah atau akan dipenuhinya hak masing-masing pihak.
2. Nomor KTP. Elemen ini perlu untuk memastikan identitas dalam perjanjian sama dengan KTP para pihak. Tujuannya agar tidak terjadi kerancuan dan kesalahan penulisan identitas.
3. Persetujuan Istri. Dalam ilustrasi disebutkan obyek jual beli milik H. Dana dan Hj. Dini. Dengan kata lain, tanah dan bangunan tersebut adalah harta perkawinan. Untuk itu, sekalipun sertifikat atas nama H. Dana, istri harus memberikan persetujuannya mengingat harta tersebut lahir setelah dilangsungkannya perkawinan antara H. Dana dan Hj. Dini. Pemberitahuan dan/atau persetujuan istri diperlukan dalam setiap tindakan yang melepas kepemilikan suatu benda (semisal menjual, menghibahkan, dan menggadaikan), sedangkan tindakan menerima kepemilikan tidak membutuhkan hal tersebut (semisal menyewa, membeli, dan menerima gadai).

Demikianlah pelajaran kedua kita mengenai contract drafting pada perjanjian jual beli. Insya Allah pada artikel selanjutnya kita akan banyak belajar tentang contract drafting lagi. Selamat mencoba dan sampai jumpa!

Link Unduh Perjanjian : Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Sumber Gambar : PropertyKita Blog